Ratusan Tenaga Medis Kecewa, Komisi C DPRD Labura Tidak Ditempat

Labura-Intainew.com : Ratusan pegawai dan tenaga honorer RSUD Aek Kanopan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Lintas Sumatera Desa Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kababupaten labuhanbatu Utara, Kamis 15/10/2020.

Mereka datang ingin berjumpa langsung dengan DPRD Komisi C untuk mengadukan nasib mereka, tentang jasa pegawai dan tenaga honorer.

Menurut mereka, selama ini bekerja secara maksimal, dengan mematuhi dan mentaati segala aturan dan peraturan di RSUD Aek Kanopan.

Bahkan mereka (tenaga medis-red) yang berhubungan langsung dengan pasien, baik umum maupun pasien covid-19, justeru mendapatkan jasa yang lebih rendah.

Para tenaga Medis juga telah berulangkali menyampaikan permasalahan ini, bahkan sudah berulang kali meminta perhatian dari Manejemen, tapi belum ada jalan keluar yang terbaik yang di terima oleh pegawai dan honorer di RSUD Aek Kanopan.

“Karena perbedaan pembagian dalam besaran jasa BPJS ini, kami mengadukan hal ini kepada DPRD,” kata salah seorang tenaga medis.

ketika Ratusan pegawai dan honorer RSUD Aek Kanopan ingin menyampaikan keluhan ke DPRD Labura, para tenaga medis merasa kecewa karena satu orang pun Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berada di tempat.

Ketika di komfirmasi staf DPRD Komisi C, Dedy Cahyadi mengatakan Dewan Komisi C sedang berada luar kita,” tuntutan mereka ada tujuh poin, saya yang menerima mereka, apa yang mereka sampaikan akan saya tindaklanjuti kepada Komisi C,” jelasnya.

Adapun tuntutan yang mau disampaikan kepada DPRD Komisi C, tujuh point tersebut, mereka selaku pekerja RSUD Aek Kanopan hendak mengadukan permasalahn mereka kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi C DPRD yang membidangi permasalahan kesehatan.

Bahwa pengadaan ini semata-mata merupakan hak pekerja sebagai rakyat agar suaranya dapat di dengar dan masalahnya dapat terselesaikan, dimana sudah menjadi kewajiban para anggota DPRD untuk memberikan sarana-sarana pendukung yang dapat mendukung aspirasi pekerja tersebut.

Selain itu, kerja keras kami sebagai petugas pelayanan yang sangat berisiko tinggi bisa menyebabkan kematian ternyata tidak di hargai, dengan adanya perbedaan dalam pembagian besaran jasa BPJS yang ternyata justru kami yang berhubungan langsung dengan pasien malah mendapatkan jasa yang jauh lebih rendah.

Sudah berulangkali kami mengingatkan dan meminta perhatian dari manejemen tapi hingga saat ini belum ada kami terima jalan keluar yang terbaik untuk semua pekerja di RSUD Aek Kanopan.

Selain itu, kata para medis, berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa. “DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Warga masyarakat untuk memeberikan keterangan tentang sesuatu hal yang penting di tangani demi kepentingan negara, bangsa pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka melalui surat ini kami mohon kepada Komisi C Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menerima pengaduan kami dan menindaklanjuti aspirasi pekerja RSUD Aek Kanopan dengan diterima untuk beraudiensi serta memanggil manejemen RSUD Aek Kanopan untuk diminta pertanggung jawabannya dengan pungsi pengawasan DPRD.inc.Mjs.