(Foto ilustrasi-ist)

Medan-Intainew.com: Anggota Bawaslu Liber Simaremare, di Tarempa, ibu kota Anambas mengatakan Rabu, banyak menerima laporan terkait dugaan politik uang. Namun orang yang memberi informasi tersebut tidak mau membuat laporan resmi.

“Pilkada 2020 rawan politik uang. Meski demikian, pembuktiannya cukup sulit dilakukan,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Sampai sekarang, kata Liber, Bawaslu belum menemukan maupun menerima laporan resmi terkait politik uang.

“Laporan hanya disampaikan secara tidak resmi. Sulit ditindaklanjuti kalau penerima uang tersebut tidak melaporkan kepada kami,” katanya sebagaimana disiarkan Republika.co.

Liber mengingatkan pemberi dan penerima uang untuk “membeli” suara dapat dikenakan sanksi pidana. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang.

Dikatakan, politik uang tidak mendidik masyarakat, dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi dalam pilkada. Politik uang melahirkan pemimpin yang cenderung koruptif sehingga praktik yang mengancam nilai-nilai demokrasi harus ditolak bersama.

Pada Pemilu 2014, Bawaslu Anambas berhasil mengungkap kasus politik uang yang dilakukan oleh caleg, yang kemudian gagal didiskualifikasi sehingga tidak dapat dilantik sebagai angggota DPRD Lingga. Padahal, ia memperoleh suara cukup signifikan.

Tahun 2014, kata dia satu suara ‘dijual’ senilai Rp1,5 hingga Rp2 juta. Pemilu 2019, nilai satu suara berkurang menjadi Rp 1 juta. Namun tidak semua warga mau menerima uang tersebut. “Pemilih menolak politik uang dengan berbagai alasan, salah satunya takut,” katanya.

Seedangkan Ketua KPU Anambas Jufri Budi mengatakan politik uang rawan terjadi pada pilkada. Jajaran KPU Anambas gencar melakukan sosialisasi tolak politik uang, dan mendorong pemilih gunakan hak suara.

“Kami berharap Bawaslu Anambas dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah politik uang,” ujarnya. Inc-02