Nova Resmi Dilantik Jadi Gubernur Aceh

(Foto-ist)

Banda Aceh-Intainew.com: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden RI Joko Widodo, melantik Ir Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022.

Prosesi pelantikan Nova dilakukan langsung oleh Tito Karnavian di hadapan Mahkamah Syari’iyah Aceh dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Kamis (05/11/2020).

Pada kesempatan itu, Tito meyakini bahwa Nova Iriansyah akan melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Aceh dengan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Acara pengukuhan orang nomor satu di Aceh ini dilaksanakan cukup sederhana dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Tamu undangan yang diizinkan masuk ke dalam ruang paripurna tidak lebih dari 100 orang, selebihnya menyaksikan dari luar gedung secara virtual.

Usai dilantik, Gubernur Aceh juga dipeusijuk adat (ditepung tawari) oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar. Serta juga dilakukan penandatanganan fakta integritas.

Sesuai Keppres

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan 2017-2022.

Penerbitan Keppres Nomor 95/p tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian Nova dari posisi Wakil Gubernur Aceh dan pengangkatannya sebagai Gubernur Aceh.

Menurut catatan dari berbagai media, sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan Keppres pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Mantan Gubernur Irwandi Yusuf diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018

Pada putusan kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp300 juta serta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki aturan khusus terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah, semuanya melalui proses paripurna oleh legislatif.

Sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d disebutkan, DPR Aceh memiliki tugas serta kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Begitu juga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, mereka diangkat dan diberhentikan melalui proses paripurna legislatif masing-masing daerah. Inc-02