Korban Okupasi Paksa “Durian Selemak”, ke DPRD Sumut

Foto : PW-BPRPI Langkat S Husni, ketika menyerahkan data dan kronologi kasus okupasi tanah ulayat, kepada anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana, SH, MHum, Jum’at (28/05/2021). 

Medan-Intainew.com :

AKIBAT tidak kunjung selesainya, kasus okupasi paksa yang dilakukan pihak PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero), Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingai, sekitar 29 september 2020 lalu.

Terhadap ratusan warga penghuni tanah ulayat, yang menamakan kelompok mereka sebagai “Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak Kabupaten Langkat.

Menjelang akhir bulan ini, bergegas menyampaikan pengaduan tertulis ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Demikian tegas S Husni Pengurus Wilayah BPRPI Kabupaten Langkat, ketika menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon genggamnya +62813 xxxx 2800.

Menurut S Husni, pengaduan tertulis
yang mereka sampaikan kepada Irham Buana Nasution, SH, MHum, anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut, disaksikan
pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut.

Tegas S Husni, pengaduan yang mereka sampaikan tersebut, turut dilengkapi serangkaian kronologi dan data pendukung. Atas insiden yang dialami ratusan korban, ketika mengalami okupasi paksa pihak PT Perkebunan Nusantara 2 menjelang akhir September tahun lalu.

Harapan S Husni, agar kasus dimaksud dapat segera diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku di negeri ini, ujarnya.

Selanjutnya, S Husni selaku Pengurus dan Perwakilan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu menyebutkan; Seusai menyerahkan pengaduan tersebut, di lantai 4 ruang rapim fraksi Partai Golkar kepada Irham Buana Nasution, SH MHum.
Sempat berlangsung dialog singkat antar anggota dewan legislatif bersama S Husni.

Dalam dialog tersebut, secara tegas S Husni menyatakan tindakan okupasi paksa yang dilakukan pihak PT Perkebunan Nusantara 2, tidak manusiawi dan di luar prosedural hukum.

Argumentasi S Husni, sebelum pihak PT Perkebunan Nusantara 2 merencanakan pelaksanaan okupasi 29 September 2020 lalu. Tidak seorangpun warga korban okupasi paksa, memperoleh surat pemberitahuan untuk itu. Atau mengajak ratusan petani korban okupasi paksa, melakukan dialog tutur S Husni dengan nada pasti.

Menyikapi pola kerja PT Perkebunan Nusantara 2 tersebut, S Husni menyimpulkan sebagai tindakan sepihak dan sangat arogan. Termasuk perbuatan yang bersahaja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal argumentasi pihak PT Perkebunan Nusantara 2, mengklaim areal yang dihuni ratusan petani puluhan tahun tersebut, merupakan milik perusahaan. Sebagaimana bunyi Hak Guna Usaha Nomor 3, kata S Husni sangat tidak masuk akal.

Alasan S Husni, pertama dasar pihak PT Perkebunan Nusantara 2 mengklaim lahan pertanian yang dikelola ratusan petani tersebut, perlu ditinjau ulang. Mengingat penerbitan HGU Nomor 3 dimaksud, tanpa persetujuan rakyat penunggu yang sudah puluhan tahun mengelola lahan tersebut, untuk sumber kehidupan.

Kedua kata S Husni, setelah pihaknya melakukan penelusuran, ternyata HGU Nomor 3 yang di klaim PTPN 2 tersebut, seyogianya tidak terletak di areal ratusan korban okupasi paksa.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, serta teka teki berbagai elemen publik. Sejak awal pihak PT Perkebunan Nusantara 2 mengklaim, hingga beraksi secara arogan melakukan okupasi paksa 29 September 2020 lalu.

Secara hukum, pihak PT Perkebunan Nusantara 2, tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 yang menjadi dasar penggusuran. Serta perampasan tanah petani rakyat penunggu tersebut.

Dampak dari perbuatan dan arogansi yang sangat brutal tersebut, sedikitnya 400 kepala keluarga petani rakyat penunggu, di Kampung Durian Selemak Kecamatan Wampu Langkat Sumatera Utara.

Hingga pengaduan tersebut disampaikan ke DPRD Sumatera Utara, Jum’at (28/05/2021). Kondisi dan kehidupan mereka, sangat menderita, serta mengalami trauma termasuk kehilangan sumber mata pencaharian.

Dikarenakan lahan tempat mereka bercocok tanam tersebut, telah diporakporandakan PT Perkebunan Nusantara 2 dengan alat berat, jelas S Husni dalam dialog singkat bersama dewan legislatif Sumut di Medan.

Justeru demikian, S Husni selaku perwakilan ratusan petani korban, sangat berharap bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut, turut merampungkan permasalahan yang tak kunjung selesai, dimaksud.

Merespon pengaduan masyarakat tersebut, Irham Buana Nasution, SH, MHum selaku anggota Komisi A DPRD Sumut, berjanji akan mengundang pihak PTPN 2 dan jajarannya serta pihak-pihak terkait.

Guna memperoleh penjelasan terkait alasan dan langkah, serta tindakan okupasi lahan tersebut. Penegasan singkat Irham Buana Nasution, SH, MHum. Tindakan okupasi paksa atau pembersihan lahan petani yang dilakukan PTPN 2 tersebut.

Sangat bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi, yang memprioritaskan sektor ketahanan pangan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kami juga sangat menyesalkan, terhadap tindakan semena – mena pihak PT Perkebunan Nusantara 2 yang melakukan okupasi paksa, tanpa mengedepankan proses mediasi. Maupun mengabaikan pemberitahuan melalui surat terlebih dahulu.

Hadir di kesempatan tersebut, masing masing Pengurus Wilayah Langkat mewakili PB BPRPI Sumut, serta Masyarakat Adat Kampung Durian Selemak S Husni, Pengurus Wilayah AMAN Sumut Ansyurdin.

Berikut Kabag Infokom AMAN Sumut Susanto, termasuk beberapa warga Masyarakat Ulayat Kampung Durian Selemak, di antaranya Sugeng Pramono, Ismail Fauzi, Angga Pradana dan Erdi Charles. Inc. Tim.01