Kasus Beasiswa, ‘Ulah Dewan’ Mencoreng Marwah Aceh

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khairan Jaya

Gara-gara ulah para anggota DPR Aceh, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tak tanggung tanggung, BPKP menyebutkan bahwa potensi kerugian negara terkait Beasiswa Pemerintah Aceh pada 2017 lalu sedikitnya Rp9 miliar.

Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyebutkan lagi, bahwa dari jumlah tersebut potensi kerugian keuangan negara bisa terus bertambah yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR Aceh.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya saat menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana diberitakan AJNN terkait perkembangan terbaru audit investigasi yang dilakukan BPKP Aceh terkait kasus beasiswa tersebut.

Menurut Indra, pihaknya bersama penyidik dari Polda Aceh, terus memeriksa sejumlah mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa tersebut.

“Angkanya bertambah terus, karena mahasiswa penerima bantuan terus diperiksa oleh penyidik dan auditor kami ,” ungkap Indra, Minggu (20/6) di Banda Aceh.

Untuk itu menurut Indra, laporan hasil audit harus menunggu sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai (final) dilakukan oleh penyidik dan Auditor BPKP.

Aceh Tercoreng

Terkait dengan pemeriksaan terhadap para anggota dewan Aceh yang diduga keranjingan ‘membuat ulah’, Indra mengungkapkan hasil komunikasi tim investigator BPKP dengan penyidik Polda Aceh, mereka membenarkan telah ada izin dari Mendagri untuk memeriksa anggota DPR Aceh.

“Kami terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Aceh, selain itu kami berkomitmen untuk segera menuntaskan kasus yang sangat mencoreng marwah Aceh sebagai daerah bersyari’at tanpa melihat status sosial pelakunya,” ujar Indra Khaira Jaya.

Berkaitan dengan kasus memalukan tersebut, Polda Aceh memanggil enam anggota DPRA aktif untuk diperiksa terkait kasus beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2017.

Pemanggilan anggota DPRA itu tertuang dalam surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tanggal 29 April 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRA Aceh.

Dalam surat yang ditandatangani Dirreskrimsus Polda Aceh saat itu masih dijabat Kombes Pol Margiyanta dijelaskan bahwa Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus sedang melakukan penyelidikan kasus terhadap kegiatan bantuan biaya pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar lebih, bersumber dari APBA tahun 2017.

Berdasarkan data diperoleh, Polda Aceh memanggil enam anggota DPRA, mereka adalah, AA (PAN), AM (Gerindra), HY (PKPI), IUA (PA), YH (PA) dan ZF (PA).

Kasusnya telah masuk tahap penyidikan, 16 mantan anggota DPRA periode 2014 – 2019 telah di panggil untuk dimintai keterangan termasuk 483 mahasiswa penerima bantuan.

Saat ini belum ada tersangkanya. BPKP Perwakilan Aceh menemukan kasus beasiswa salah satu dari sembilan kasus hasil audit investigasi adanya indikasi tindak pidana korupsi. BPKP Aceh menemukan indikasi adanya penerimaan beasiswa tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pergub nomor 58 tahun 2017 serta adanya indikasi uang mengalir ke anggota dewan. Red