Drs Fimanta Ginting: Akhir Maret 2021, Batas Waktu Petani Menunggu Putusan PTPN 2

Stabat-Intainew.com :

Doktorandus Fimanta Ginting (foto) dan Dedi, masing masing dari fraksi PDI Perjuangan membidangi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, Jum’at sore 26 Maret 2021 kemarin, resmi melakukan peninjauan lahan pertanian Tanah Adat Ulayat di Perkampungan Durian Selemak, Desa Petumbukan Kecamatan Wampu, Langkat Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut, sebagai upaya menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat, yang digelar di gedung parlemen di Jalan Tengku Amir Hamzah Stabat, menjelang akhir tahun lalu persisnya 10 November 2020.

Terkait mencuatnya konflik agraria, antar pihak PTPN 2 dengan para kelompok masyarakat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia. Di perkampungan Durian Selemak, Desa Petumbukan Kecamatan Wampu Langkat Sumatera Utara.

Peninjauan itu disaksikan masyarakat, termasuk pihak PTPN 2 dan Pejabat berwewenang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, secara resmi melaksanakan pembuatan patok disetiap titik koordinat lahan, yang diklaim pihak PTPN 2 masuk di dalam Akta Hak Guna Usaha Nomor 3.

Kesempatan tersebut, Doktorandus Fimanta Ginting selaku anggota komisi A menegaskan; Agar PTPN 2, termasuk Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.Mampu memperlihatkan secara terbuka kepada publik, mengenai Akta HGU Nomor 3, yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara dimaksud,

Urgensinya, pertanyaan dan harapan Doktorandus Fimanta Ginting tersebut. ” Agar legalitas lahan, yang dikelola masyarakat petani dimaksud, tampak jelas masuk atau tidak, di dalam HGU milik PTPN 2″.

Doktorandus Fimanta Ginting, berharap BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan Langkat, termasuk pihak PTPN 2, setelah pembuatan patok, sebagai penentu titik kordinat. Semoga permasalahan segera tuntas dan tidak berlarut larut alias ngambang.

Doktorandus Fimanta Ginting, meminta kepada BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan di Langkat, termasuk pihak PTPN 2, Dalam tenggang waktu dua pekan atau Rabu depan 31 Maret 2021, status dan legalitas lahan pertanian yang dikelola masyarakat di sana sudah ditemukan titik terang.

Atau terlepas dari praduga, masuknya ke dalam areal Hak Guna Usaha Nomor 3, sebagaimana yang diklaim pihak PTPN 2 dibeberapa kurun waktu sebelumnya.

Keputusan dimaksud, sebagai acuan petani apakah mereka boleh atau tidak, untuk melakukan cocok tanam dilahan tersebut.

Andai kata di tenggang waktu yang diberikan Rabu 31 Maret 2021 besok belum diperoleh kepastian, Doktorandus Fimanta Ginting dengan tegas mengatakan, ia mendukung masyarakat agar memasuki lahan tersebut, untuk melakukan cocok tanam.

Sementara David Ginting perwakilan PTPN 2, menyikapi penegasan Doktorandus Fimanta Ginting, anggota komisi A.

Spontan memberikan jawaban singkat, Pihaknya tidak berhak untuk, memperlihatkan Akta Hak Guna Usaha Nomor 3 dimaksud. Kecuali Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan di tingkat pusat.

Justru demikian, petani diminta segera mengosongkan lahan tersebut. Argumentasi mereka, pihaknya akan melakukan turun bibit tanaman.

Namun, Doktorandus Fimanta Ginting berharap, agar PTPN 2 yang ingin melakukan penanaman atau turun bibit. Semoga bersedia, memberikan lahan seluas 50 di antara 203 hektar agar diusahai masyarakat setempat, yang ingin bercocok tanam.

Sementara kedua belah pihak, antar masyarakat dengan pihak PTPN 2 selaku pengklaim, menunggu hasil penyelesaian dan penentuan status lahan dimaksud.

Di sa’at peninjauan, selain hadirnya perwakilan BPN Provinsi Sumatera Utara dan institusi Kantor Pertanahan Nasional Langkat, termasuk pihak PTPN 2. Tampak hadir, Danramil 07 Kecamatan Stabat, Suriyanto Kabag Tapem Langkat, utusan Kabag Hukum Langkat, serta Camat Sei Wampu.

Berikut Sekretaris dan perwakilan warga Desa Petumbukan, sejumlah pemuka masyarakat. Maupun para pengurus Aliansi Adat Nusantara, beserta masyarakat adat. Inc. TIM