DPD LSM LPPN Minta Kapolres Asahan, Copot Kapolsek Pulau Raja

Foto : Ketua DPD LSM LPPN Bangkit Hasibuan

Asahan-Intainew.com :

TERKAIT KASUS Dugaan Penganiayaan Amrii Syahputra (25) warga dusun IV Leidong Timur oleh pelaku Jumanto (47) warga dusun V desa Leidong Barat kecamatan Aek Leidong Asahan semakin melebar. Ketua DPD LSM LPPN Bangkit Hasibuan meminta Kapolres Asahan copot Kapolsek Pulau Raja, Rabu (15/6/2022).

Pasalnya, Permasalahan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) di Mapolsek Pulau Raja dengan nomor : STPL/46/V/2022/SU/Res Ash/Sek P. Raja, tertanggal 29 Mei 2022, dengan perkara Penganiayaan, sudah setengah bulan tak berproses, bahkan belum digelar perkara, sehingga dapat atau tidak dilakukannya penyelidikan sampai pada penyidikan perkara tersebut.

Bangkit Hasibuan menilai permasalahan ini sudah cukup jelas dan terang benderang untuk dilaporkan, namun sampai saat ini proses penyelidikannya dinilai berjalan ditempat.

“Saya heran melihat kinerja Polsek Pulau Raja ini, masalahnya yang dilaporkan sudah cukup jelas, ada korban, ada saksi mata yang melihat langsung, dan ada visum, tapi mengapa sampai saat ini belum ada tidakan apapun,” kata Bangkit.

Bangkit juga mengatakan, terakhir sewaktu dirinya ikut mendampingi pelapor, pada saat itu juper mengatakan menunggu digelar perkara di Polres. Namun sudah hampir 3 minggu, belum ada kejelasannya, Ucap Bangkit dengan nada kesal.

Bangkit Hasibuan, mengatakan bahwa, apa yang dilaporkan ini sudah memenuhi unsur-unsur dalam melakukan laporan polisi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KHUP) Pasal 184.

Dijelaskannya, Seseorang yang merasa teracam kenyamanannya, dan bahkan sudah membahayakan dirinya. Bukankah dalam hal ini pejabat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, untuk mengujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Apa lagi alasan pihak Kepolisian tidak menindaklanjuti dalam pelaporan korban sudah memenuhi 2 unsur alat bukti pemula, ada korban, ada pelaku, ada saksi mata, dan ada bukti visum,”sebut Bangkit.

Bangkit Hasibuan menilai kinerja Polsek Pulau Raja tidak sesuai dengan Perkap Polri nomor 2 tahun 2002, menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bangkit Hasibuan menduga tidak profesionalnya kepolisian di Mapolsek Pulau Raja, dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penganiayaan, sehingga kasus pengeniayaan yang dilakukan Jumanto (47) terhadap Armi Syahputra (25) berlarut larut.

“Saya berharap, Kapolres Asahan, agar turun tangan menangani permasalahan ini. dan bertindak tegas, koperatif, dan akuntabel dalam penegakan hukum diwilayah hukumnya,” ujar Bangkit

Dalam hal ini, Bangkit Hasibuan meminta kepada Kapolres Asahan mencopot Kapolsek Pulau Raja, AKP. Maralidang Harahap, sebagai pimpinan kepolisian di Polsek Pulau Raja, dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Polri di wilayah hukum yang di pimpinnya saat ini, harap Bangkit.

Terkain hal tersebut Wartawan mengkonfirmasi Kapolsek Pulo Raja, AKP. Maralidang Harahap, melalui telpon selulernya, +628138325XXXX, melalui WathApp menjawab bahwa kasus pengeniayaan telah di gelar.

Ketika ditanyak kapan digelar, Maralidang tidak memberi keterangan yang jelas kapan digelar perkara dugaan penginayaan yang dilakukan tersangka Jumanto (47) warga dusun V desa Leidong Barat kecamatan Aek Leidong Asahan terhadap korban Amri Syahputra. Inc.Mjs