Diduga Proyek Rabat Beton dikerjakan Asal Jadi, Komit Tipikor Minta Diusut

Sumalungun- Intainew.com :

PADA DASARNYA PROGRAM Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat untuk dapat lebih memajukan desa.

Bahkan diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat bukan menjadi ladang oknum oknum Kepala desa untuk mencari keuntungan pribadi.

Melihat kondisi proyek pembangunan Rabat Beton di Nagori Panombaian Baru Huta IV Desa Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun ini, sangat bertolak belakang dengan harapan Pemerintah.

Investigasi kru Intainew.com dilapangan, Proyek Pekerjaan Rabat Beton, dengan nilai Pagu 127.538.200,- disebut-sebut pembangunan rabat beton ada dibeberapa titik di desa tersebut, dikerjakan asal jadi.

Atas pekerjaan yang diduga asal jadi tersebut, Elemen masyarakat meminta penegak hukum untuk mengusutnya.

Salahsatu Elemen masyarakat yang terus menyorot kegiatan penggunaan dana desa di Kabupaten Simalungun, yaitu Derectur Lembaga Advocasi Hukum Komid Tipikor, Randy H Tampubolon, SH.

Randy H Tampubolon menilai pekerjaan Rabat Beton di Nagori Panombaian Baru Huta IV Desa Kecamatan Bandar Masilam, ada indikasi pekerjaan tersebut tidak mengikuti pedoman kerja, kata Randy H Tampubolon, saat berbincang bincang dengan wartawan Intainew.com, belum lama ini, di kantornya Jalan Singosari.

Menurut Randy H Tampubolon, pembangunan desa yang menggunakan sumber dana dari pemerintah, Kepala Desa adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), bertagungjawab atas pengunaan dana desa.

” Dalam hal ini, konteks pekerjaan Rabat Beton di Nagori Panombean baru, menurut hemat kami jelas ada penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Kepala Desa,” tegas Randy.

Penegasan itu lanjut Randy, terlihat dengan kupak kapiknya hasil pekerjaan Rabat beton tersebut, mengindikasikan ada sesuatu yang tidak benar dalam pekerjaannya.

“Dengan kata lain pekerjaan Rabat Beton, dugaan Korupsinya cukup lumayan, pelanggaran pasal 2 dari UU RI No.20 tahun 2001,” katanya.

Randy juga memaparkan, Dalam pasal itu dijelaskan, Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

“Ini gak bisa dibiarkan harus diusut tuntas, pihak Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Simalungun sudah bisa memanggil oknum Pangulu Nagori Panombaian Baru Huta IV Desa Kecamatan Bandar Masilam, dengan dikuatkan bukti foto,” tegas Randy. Inc. TIM