BPKPAD Binjai Minta Pelaku Usaha Jujur Dalam Laporan Pajak

Foto atas : Kepala BPKPAD Pemerintah Kota Bijai, Affan Siregar, S.E.

Binjai-Intainew.com :

PUNGUT PAJAK di sejumlah Restoran dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Binjai yang sempat vilar dibeberapa Media online, akhirnya terjawab.

Pemerintah Kota Binjai lewat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melakukan pemasangan sejumlah alat perekam data transaksi (Tapping Box) dibeberapa restoran di Kota Binjai, belum lama ini.

Informasi yang diterima intainew.com, Pemerintah Kota Binjai lewat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melakukan pemasangan sejumlah alat perekam data transaksi (Tapping Box) dibeberapa restoran di Kota Binjai.

Kepala BPKPAD, Affan Siregar, S.E mengatakan pemasangan alat tersebut salah satu upaya untuk memonitoring omset para pelaku usaha terkait dengan meningkatnya P.A.D.

Namun demikian, Affan menyadari situasi covid 19 saat ini tidak dapat dipungkiri terjadi penurunan omset disebabkan penerapan pembatasan selama masa PPKM sangat berpengaruh terhadap rentang waktu jam operasi pelaku usaha jadi menyusut.

Affan berharap kepada para pelaku usaha untuk dapat bersikap jujur pelaporan pajak 10% dari hasil penjualannya, fakta ini kerap terjadi pelaku usaha dalam laporannya jauh dari angka10 %. Bahkan siyogianya potensi penghasilan melebihi dari yang seharusnya.

“Oleh karenanya, bukan saja Pemkot Binjai, K.P.K juga turut mendorong pemasangan Topping Box dari Bank Sumut. Kita lihat nanti sampai sejauh mana hasilnya, kalau hal ini terbukti cukup efektif tidak ada salahnya kita jalankan, namun jika tidak efektif tentunya tidak perlu dioperasikan,” tegasnya.

Lebihanjut Affan menyampaikan, pada tahun 2020, BPKPAD dapat jatah sebanyak 50 unit Tapping Box dari Bank Sumut. Namun yang terpasang sekitar 36 unit karena sebahagian pelaku usaha menolaknya.

“Kalau sebahagian pelaku usaha tidak menolaknya, memasang 50 tapping box itu hanya sebentar. Dan perlu diingat, dalam pemasangan alat perekam data transaksi, kami tetap melihat segi kemampuan dari jenis fisik usaha tersebut,” ujarnya.

“Tidak mungkin warung-warung yang dipinggir jalan kami lakukan hal yang sama, sebab ada ketentuannya, bentuk usaha seperti apa yang kami himbau agar memasang tapping box,diantaranya usaha yang sudah menggunakan cashregister (mesin kasir),” tandasnya.

Memasuki tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Binjai mendapatkan 50 jatah lagi dari Bank Sumut, ditambah sisa 14 lagi berarti ada 64 Tapping Box, dan yang terpasang hingga saat ini sudah 56 unit.

“Pada kegiatan pemasangan Tapping Box tidak hanya kami, ada peran Kejaksaan disitu. Namun untuk tahap awal, kami akan mendata seluruh restoran di kota Binjai, dalam hal ini kemarin sudah kita rapatkan sebelumnya bersama pihak-pihak yang terkait,” tegasnya.

Untuk itu kepada para pelaku usaha, Affan menyampaikan, pihaknya menyadari adanya penurunan omset selama PPKM, termasuk sektor restoran.

Namun kami juga memohon pengertian para pelaku usaha, bahwa salah satu pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan dan berjalannya pemerintahan ini adalah dari sektor pajak. Oleh karna itu taatlah kepada peraturan dan ketentuan tentang perpajakan.

“Jika semua pengusaha sudah jujur dalam pelaporan pajak, mungkin nanti kami bisa mempertimbangkan lagi menurunkan tarif pajaknya. Sebab penurunan pajak bisa alami penurunan P.A.D. Tapi kalau memang penurunan pajak bisa menaikan P.A.D pasti kita seimbangkan” tegasnya lagi.

Affan kembali mengingatkan, bahwa 10 % pajak itu telah di kutip pengusaha dari konsumen. “Perlu diketahui, bahwa BPKPAD punya tugas dan tanggung jawab dalam hal ini,”ungkapnya. Inc.Amiruhansyah.