Birokrasi Menjadi Penghalang Peningkatan Mutu Pendidikan

Oleh : DR. A.M Perangin Angin, M.Psi

SEJARAH MERUPAKAN survey otentik yang dapat melihat bagaimana perkembangan sebuah proses pendidikan. Lewat pandangan sejarah dapat dilihat dengan jelas tentang potret perkembangan pendidikan di Indonesia.

Proses perkembangan pendidikan bagi Bangsa Indonesia telah dikondisikan oleh pemerintah bukan bersifat kontinuitas, melainkan sebuah upaya mempertahankan kepentingan masalalu.
Siogianya, kepentingan anak bangsa diposisikan kedalam prosfek kedepan, bukan diposisikan kedalam era yang lalu.

Pendidikan dapat dijadikan sepasang bola mata yang cukup tajam dalam memandang urusan tentang sesuatu yang dapat diprediksikan pada masadepan. Berkaitan dengan hal ini, tidak jarang didapati para pemerhati pendidikan berbicara tentang masa depan, namun ternyata yang mereka proyeksikan adalah kondisi dan situasi masalalu. Artinya, dengan tidak mereka sadari hal itu merupakan perpanjangan masalalu.

Rumusan atau konsep otonomi sekolah, pemberdayaan potensi sekolah, demokrasi pendidikan di sekolah, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, dianggap sebagai pola pendidikan yang dapat difungsikan sebagai mesin penggerak dalam menyongsong masadepan.

Sementar itu, potensi kreativitas dan inovasi yang menggunakan strategi merupakan salah satu asset sekolah secara moriel yang siap memenangkan persaingan dalam upaya menyongsong masa depan, agaknya belum terbuka luas setiap sekolah sesuai dengan prinsip otonominya.

Sosok Kepala Sekolah merupakan personil utama yang bertanggungjawab terhadap perkembangan sekolah yang dipimpinnya masih terjebak dalam kesibukan untuk melayani birokrasi pendidikan dengan membawa seperangkat hajatan tertentu. Asumsi Kepala Sekolah terhadap pelaku birokrasi pendidikan adalah sosok pelaku yang memiliki kekuasaan absolut.
Sehingga tidak jarang terjadi mengusik stabilatas terhadap kinerja dan kebijakan Kepala Sekolah, tatkala tidak dapat memenuhi hajatan pelaku birokrasi.

Padahal cukup jelas bahwa, hajatan pelaku birokrasi pendidikan belum menjamin dapat memberikan ruang yang memadai dalam upaya meningkatkan managemen dan mutu serta kwalitas pendidikan. Fenomena ini membentuk sikap Kepala Sekolah mumpuni dalam membela dan melindungi diri. Secara pribadi Kepala Sekolah tidak ingin mengambil resiko yang dapat merugikan dirinya dalam hal memenuhi hajatan pelaku birokrasi.

Model birokrasi yang dikembangkan dan syarat pula dengan hajatan tertentu, menjadikan ruang gerak Kepala Sekolah tidak leluasa (sempit dan terkekang), sehingga pada gilirannya sekolah tidak mepunyai kemampuan dalam menjamin kwalitas kelulusan peserta didik. Rutinitas Kepala Sekolah sangat terpengaruh kepada pelaku birokrasi, sehingga tatanan program yang telah tersusun tidak terarah cenderung tidak mencapai sasaran.

Efek lain dari birokrasi yang dikembangkan oleh pelaku adalah terciptanya intervensi yang memasuki ranah program Kepala Sekolah, menambah panjangnya barisan kelulusan peserta didik jauh dari kwalitas yang diharapkan.

Dengan demikian, manakala para pelaku birokrasi diruang lingkup pendidikan terus berlangsung seperti ini, tentunya dapat menjadi variabel penghalang yang cukup serius dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Demikian tulisan sederhana ini disajikan kepada para pembaca teristimewa para pemerhati pendidikan setidaknya hal ini dapat menjadi bahan renungan dan kajian untuk prosfek perkembangan pendidikan Indonesia kedepan.

Tidak menutup kemungkinan tulisan ini
jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis menanti masukan dari para pembaca guna melengkapi tulisan ini agar menjadi sempurna.*Penulis Dosen STAIS