Bangunan di DAS, TKPRD Harus Melakukan Tindakan Tegas

 

Abdi Purba, SH

Siantar-Intainew.com :

BANGUNAN yang berdiri di aliran DAS Jalan Handayani Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari terus berlanjut. Elemen masyarakat meminta TKPRD menindak tegas. Hal itu di ungkapkan oleh permahati pembangunan Kota Siantar, Abdi Purba, SH, Senin (25/10/2021).

Jadi pertanyaan besar, bangunan memanjang menjorok ke daerah aliran sungai sudah rampung dibangun, tetapi tidak terlihat sama sekali plank Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Lebih lanjut Abdi mengatakan, terkait bangunan yang melanggar Perda, Perlu keseriusan dan ketegasan Pemerintah Kota Siantar, untuk menjalankan amanah perda.

Abdi Purba meminta, Pemerintah Kota Pematangsiantar, melalui TKPRD ( Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ), PUPR, Perizinan dan Satpol PP untuk mekakukan tindakan terhadap pelangaran, yang dilakukan pengusaha yang di senyalir pemenfaatan Aliran Daerah Sungai.

“Jika ini dibiarkan akan menjadi contoh untuk yang lain, bisa jadi tiap Daerah Aliran Sungai dibangun rumah oleh masyarakat,” kata Abdi.

Abdi Purba juga mempertanyakan kepada tiga instansi yang terkait, Perizinan, PUPR dan Satpol PP, mengapa bangunan itu berdiri dan hampir rampung dibangun tanpa ada tindakan.

” Satpol PP sebagai penegak perda seharusnya melihat langsung, bangunan itu termasuk melanggar perda atau tidak, jika melanggar sudah bisa memberi tindakkan tegas sesuai peraturan yang berlaku” tegas Abdi.

Abdi juga mangatakan,dalam menegakkan perda tidak boleh tebang pilih, karena semua sama dimata hukum. “Kita lihat selanjutnya apa Satpol PP benar-benar melaksanakan amanah Perda,” ungkap Abdi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar Agus Salam, melalui Kepala Bidang Perizinan, Risfani Sidahuruk, ketika di konfirmasi intainew.com, mengatakan, bangunan di jalan Handayani Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantarsitalasari lagi diurus IMB-nya.

Ketika ditanya bangunan yang menjorok ke Daerah Aliran Sungai, Resfani menimpal, ” tidak ada pihak perijinan menerbitkan IMB-nya, kalau yang sebelah atas izinnya lagi diurus, selain itu pihak Perizinan tidak menerbitkan izin.

“Pihak perizinan tidak akan menerbitkan izin untuk bangunan di Daerah Aliran Sungai,” tegas Kabid Perizinan, Resfani.

Sementara Kasatpol PP Pematangsiantar, Robert Samosir, ketika di konfirmasih terkait bangunan Daerah Aliran Sungai di Jalan Handayani yang disenyalir melanggar Perda, mengatakan, akan turun kelokasi untuk melihat langsung.

“Jika bangunan tersebut melanggar perda, pengusaha atau pemilik akan disurati,” ujar Robert Samosir. Inc.04